Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD
(lahir di Aceh Timur, Aceh, Indonesia, 23 September 1953; umur 61 tahun) adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu.[1] Sebelumnya dari Oktober 2004 hingga Mei 2007 ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet yang sama.
Biografi singkat
Sofyan berasal dari keluarga sederhana di Peureulak, Aceh Timur. Karena dia sadar kemampuan ayahnya yang tukang cukur dan ibunya yang guru ngaji, Sofyan saat kecil mencari uang dengan menjual telur itik di daerahnya. Sejak dewasa, dia pindah ke Jakarta, dan sempat menjadi penjaga mesjid di Menteng Raya 58 dan kondektur metromini. Pada saat itu juga ia terlibat dalam aktivitas kegiatan kemasyarakatan sebagai aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII). Seiring perjalanan waktu, dengan kegigihan yang dimiliki Sofyan, akhirnya dia bisa kuliah di Universitas Indonesia, dan suatu ketika berkenalan dengan Ratna Megawangi dari IPB Bogor, sampai mereka menjalani kehidupan keluarga dan kuliah di Amerika.
Pendidikan
1. Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, bidang studi Hukum Bisnis, tahun 1984
2. Master of Arts (M.A.), The Graduate School of Arts and Sciences, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi Public Policy, tahun 1989
3. Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Economic Relation, tahun 1991
4. Doctor of Philosophy (Ph.D), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993
Sertifikasi
1. Wakil Penjamin Emisi Efek, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1996
2. Wakil Manajer Investasi, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1997
Pengalaman kerja
1. Menteri Negara BUMN Republik Indonesia
2. Managing Partner, Sofyan Djalil & Partners
3. Komisaris Independen, PT Kimia Farma, Tbk (Mei 2003-sekarang)
4. Pengurus, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, LKDI (2003-sekarang)
5. Anggota, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, BAPMI (2003-sekarang)
6. Anggota Tim Ahli, Komite Nasional Good Corporate Governance (2001-sekarang)
7. Anggota Tim Pakar, Departemen Kehakiman dan HAM RI (2001-sekarang)
8. Konsultan Good Corporate Governance untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Elnusa, PT Jamsostek, PT Waskita Karya, PT Surveyor Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Wijaya Karya, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelabuhan Indonesia III, Perum Pegadaian, PT Indonesia Power, PT Pupuk Sriwijaya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2001-2004)
9. Konsultan Corporate Communication, untuk PT Caltex Pacific Indonesia, PT PLN Kantor Pusat (200-2004)
10. Direktur Eksekutif, Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2001-2003)
11. Komisaris Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (1999-Juli 2004)
12. Komisaris, PT Perusahaan Listrik Negara (1999-Mei 2002)
13. Komisaris, PT Pelabuhan Indonesia III (1998-Mei 2001)
14. Anggota, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999-2000)
15. Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000)
16. Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, PT Bursa Efek Jakarta (Maret 1998-Juni 19988)
17. Konsultan, pada Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI); Brunei Investment Agency (BIA); Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD (TWP-AD), dan lain-lain (1997)
18. Konsultan/Narasumber persiapan go public pada berbagai perusahaan PT Garuda Indonesia, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, Bank Tata, SZS Consulting, Bank Jaya, dan lain-lain (1997)
19. Peneliti/Konsultan, Centre for Policy and Implementation Studies (CPIS)-Departemen Keuangan, menangani berbagai proyek antara lain Kupedes/Simpedes untuk BRI, Program Restrukturisasi BUMN, Perdagangan Internasional dan Kerjasama Regional, dan lain-lain (1997)
20. Tim mediasi perundingan pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, (2004-2005)
Pengalaman akademis dan organisasi
1. Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2001-sekarang)
2. Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI (2000-sekarang)
3. Dosen, pada Fakultas Ekonomi dan Program Magister Manajemen Universitas Indonesia (FE-UI dan MM-UI) (1993-sekarang)
4. Dosen, pada Diklat Manajemen LPPM, Jakarta (1997)
5. Dosen, pada Diklat Pengembangan Kepemimpinan Profesional (DPKP) BUMN-Departemen Keuangan (1997)
6. Dosen, pada Program Magister Manajemen Universitas Sahid dan LPPM (1994-1995)
7. Dosen, pada Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), Yayasan Pengembangan
8. Insan Pasar Modal (Yuppies), LM-Gika, Equitas Institute (1994-1995)
9. Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2008-2011.
Kebangsaan Indonesia
Suami/istri Ratna Megawangi
Alma mater Universitas Indonesia
Agama Islam
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
Fungsi
1. Mengkoordinasikan para menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di bidang perekonomian;
3. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden
Koordinasi
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Perdagangan
5. Kementerian Pertanian
6. Kementerian Kehutanan
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Riset dan Teknologi
12. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
13. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
15. Instansi lain yang dianggap perlu
Struktur Organisasi
2. Deputi
a. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter
b. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati
c. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
d. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi
e. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaandan Kewirausahaan
f. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
g. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
3. Staf Ahli
a. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan
c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
d. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah
f. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim
g. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional
h. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi
4. Inspektorat
