JAKARTA - Sidang Paripurna DPR RI
akhirnya menyetujui RUU APBNP 2013. Persetujuan tersebut dilakukan berdasarkan
hasil voting.
"Jadi dari hasil voting, 338 menerima, menolak 181 orang anggota. Dengan demikian paripurna menyetujui perubahan APBN-P disahkan di UU," ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie, di Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hanya menunggu turunnya Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA). Sedangkan untuk menunggu DIPA, dibutuhkan sekitar dua hari dari keputusan rapat paripurna.
"Kan tunggu DIPA-nya selesai, lalu penyalurannya untuk yang kompensasi jalan. Itu yang kita harapkan dalam beberapa hari," kata wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar saat ditemui di sela-sela Paripurna, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Mahendra mengatakan, untuk DIPA nya sendiri diharapkan selesai dalam dua hari. Hal tersebut diharapkan menjadi langkah yang bisa langsung dikaitkan dengan kenaikan BBM bersubsidi.
Sedangkan untuk kenaikan BBM, masih akan menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kami harapkan cepat karena kita harapkan juga penyaluran anggarannya juga cepat, (maksudnya) hitungan hari lah (dari disetujui)," ujar Mahendra.
Adapun asumsi makro yang disetujui oleh pemerintah dan DPR, antara lain inflasi 7,2 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp9.600 per USD. Sedangkan Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan yaitu lima persen.
Harga Minyak Indonesia (ICP) USD108 per barrel, lifting minyak 840 ribu barrel per hari, dan Lifting Gas 1,240 juta barrel per hari. Sementara itu, belanja Pemerintah disepakati di Badan anggaran dengan penerimaan Rp1.502 triliun di APBN-P 2013 lebih besar Rp13,7 triliun dari APBN 2013.
Sedangkan belanja negara disepakati dalam APBN-P 2013 adalah Rp1.726,20 triliun, lebih tinggi sebesar Rp4,5 triliun dari APBN 2013
"Jadi dari hasil voting, 338 menerima, menolak 181 orang anggota. Dengan demikian paripurna menyetujui perubahan APBN-P disahkan di UU," ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie, di Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hanya menunggu turunnya Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA). Sedangkan untuk menunggu DIPA, dibutuhkan sekitar dua hari dari keputusan rapat paripurna.
"Kan tunggu DIPA-nya selesai, lalu penyalurannya untuk yang kompensasi jalan. Itu yang kita harapkan dalam beberapa hari," kata wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar saat ditemui di sela-sela Paripurna, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Mahendra mengatakan, untuk DIPA nya sendiri diharapkan selesai dalam dua hari. Hal tersebut diharapkan menjadi langkah yang bisa langsung dikaitkan dengan kenaikan BBM bersubsidi.
Sedangkan untuk kenaikan BBM, masih akan menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kami harapkan cepat karena kita harapkan juga penyaluran anggarannya juga cepat, (maksudnya) hitungan hari lah (dari disetujui)," ujar Mahendra.
Adapun asumsi makro yang disetujui oleh pemerintah dan DPR, antara lain inflasi 7,2 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp9.600 per USD. Sedangkan Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan yaitu lima persen.
Harga Minyak Indonesia (ICP) USD108 per barrel, lifting minyak 840 ribu barrel per hari, dan Lifting Gas 1,240 juta barrel per hari. Sementara itu, belanja Pemerintah disepakati di Badan anggaran dengan penerimaan Rp1.502 triliun di APBN-P 2013 lebih besar Rp13,7 triliun dari APBN 2013.
Sedangkan belanja negara disepakati dalam APBN-P 2013 adalah Rp1.726,20 triliun, lebih tinggi sebesar Rp4,5 triliun dari APBN 2013
Sementara itu Kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diperkirakan naik pekan depan,
sudah pasti akan berdampak juga pada nilai tukar rupiah yang akhir-akhir ini
melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Ekonom UGM Tony Prasetyantono mengatakan, jika memang pemerintah sudah mengetukkan palu untuk segera menaikkan harga BBM, maka akan ada dua kemungkinan terkait dengan nilai tukar rupiah.
Pertama, rupiah diperkirakan akan melemah, karena jika BBM dinaikkan akan ada kecenderungan inflasi meningkat walaupun sifatnya sementara.
"Kemungkinan yang pertama itu rupiah diperkirakan akan melemah karena inflasi yang terjadi yang berdampak dari naiknya BBM ini akan dirasakan," ujar Tony Prasetyantono, di Jakarta, Minggu (16/6/2013).
Kemungkinan kedua, lanjut Tony, rupiah diperkirakan menguat karena adanya kepercayaan diri terhadap perekonomian Indonesia. Namun demikian, ia tidak bisa memprediksi kisaran rupiah pasca kenaikan BBM tersebut. Sedangkan jika ada masalah fiskal yang sifatnya unsustainable, diyakininya bisa sedikit diatasi.
"Rupiah menguat karena confidence terhadap perekonomian Indonesia yang menguat karena BBM bersubsidi sudah dinaikkan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur lebih baik, jika ada masalah fiskal yang unsustainable itu saya kira bisa sedikit diatasi," tukasnya.
Tony menegaskan, jika memang nantinya rupiah melemah pasca kenaikan BBM, ia memperkirakan BI Rate cenderung dinaikkan kembali menjadi 6,25 persen. Saat ini BI Rate bertengger di level enam persen.
"Rupiah melemah pasca kenaikan BBM, maka akan ada kemungkinan Bank Indonesia (BI) harus menaikkan BI Ratenya kembali ke 6,25 persen, naik 25 bps lagi dari sebelumnya enam persen," imbuh Tony
Ekonom UGM Tony Prasetyantono mengatakan, jika memang pemerintah sudah mengetukkan palu untuk segera menaikkan harga BBM, maka akan ada dua kemungkinan terkait dengan nilai tukar rupiah.
Pertama, rupiah diperkirakan akan melemah, karena jika BBM dinaikkan akan ada kecenderungan inflasi meningkat walaupun sifatnya sementara.
"Kemungkinan yang pertama itu rupiah diperkirakan akan melemah karena inflasi yang terjadi yang berdampak dari naiknya BBM ini akan dirasakan," ujar Tony Prasetyantono, di Jakarta, Minggu (16/6/2013).
Kemungkinan kedua, lanjut Tony, rupiah diperkirakan menguat karena adanya kepercayaan diri terhadap perekonomian Indonesia. Namun demikian, ia tidak bisa memprediksi kisaran rupiah pasca kenaikan BBM tersebut. Sedangkan jika ada masalah fiskal yang sifatnya unsustainable, diyakininya bisa sedikit diatasi.
"Rupiah menguat karena confidence terhadap perekonomian Indonesia yang menguat karena BBM bersubsidi sudah dinaikkan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur lebih baik, jika ada masalah fiskal yang unsustainable itu saya kira bisa sedikit diatasi," tukasnya.
Tony menegaskan, jika memang nantinya rupiah melemah pasca kenaikan BBM, ia memperkirakan BI Rate cenderung dinaikkan kembali menjadi 6,25 persen. Saat ini BI Rate bertengger di level enam persen.
"Rupiah melemah pasca kenaikan BBM, maka akan ada kemungkinan Bank Indonesia (BI) harus menaikkan BI Ratenya kembali ke 6,25 persen, naik 25 bps lagi dari sebelumnya enam persen," imbuh Tony
Pusat Studi
Kebijakan Publik (Puskepi) menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi pada pekan ini telah menimbulkan gejolak di berbagai daerah.
Direktur Eksekutif Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan, kabar kenaikan harga BBM yang telah disosialisasikan oleh pemerintah selama beberapa bulan terakhir telah berdampak sangat luas di masyarakat.
"Harga-harga kebutuhan pokok bahkan mulai melambung mendahului (kenaikan) harga BBM," ungkap Sofyano dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Sofyano menjelaskan, sebenarnya masyarakat tidak akan mempermasalahkan jika harga BBM naik, tetapi Pemerintah harus mampu menjamin bahwa harga-harga bahan pokok dan lain-lain kebutuhan masyarakat tidak ikut naik. "Tapi apa pemerintah bisa dan mampu jamin itu? Ini yang menjadi permasalahan utama," tegasnya.
Menurutnya, jika pemerintah berani menjamin dan membuktikan bahwa harga-harga kebutuhan hidup tidak naik akibat naiknya BBM bersubsidi, pasti rakyat tidak akan mempermasalahkan itu.
"Namun pengalaman yang ada selama ini, ketika harga BBM naik maka harga-harga kebutuhan hidup ikut naik dan ternyata pemerintah tidak mampu mengatasi itu. Bahkan pejabat pemerintah menutup mulut ketika itu terjadi dan sudah merasa puas karena telah berhasil menaikan harga BBM," tutupnya.
Direktur Eksekutif Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan, kabar kenaikan harga BBM yang telah disosialisasikan oleh pemerintah selama beberapa bulan terakhir telah berdampak sangat luas di masyarakat.
"Harga-harga kebutuhan pokok bahkan mulai melambung mendahului (kenaikan) harga BBM," ungkap Sofyano dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Sofyano menjelaskan, sebenarnya masyarakat tidak akan mempermasalahkan jika harga BBM naik, tetapi Pemerintah harus mampu menjamin bahwa harga-harga bahan pokok dan lain-lain kebutuhan masyarakat tidak ikut naik. "Tapi apa pemerintah bisa dan mampu jamin itu? Ini yang menjadi permasalahan utama," tegasnya.
Menurutnya, jika pemerintah berani menjamin dan membuktikan bahwa harga-harga kebutuhan hidup tidak naik akibat naiknya BBM bersubsidi, pasti rakyat tidak akan mempermasalahkan itu.
"Namun pengalaman yang ada selama ini, ketika harga BBM naik maka harga-harga kebutuhan hidup ikut naik dan ternyata pemerintah tidak mampu mengatasi itu. Bahkan pejabat pemerintah menutup mulut ketika itu terjadi dan sudah merasa puas karena telah berhasil menaikan harga BBM," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar